Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran: Pendidikan Dipuji, Sektor Ekonomi Masih Dikeluhkan Rakyat

ABATANEWS, JAKARTA – Memasuki dua tahun usia kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kinerja di sektor pendidikan layak mendapat apresiasi. Namun, kondisi berbeda membayangi sektor perekonomian.

Masyarakat dinilai belum sepenuhnya merasakan kenyamanan ekonomi, lantaran tingginya harga bahan pokok, sulitnya pencarian kerja, hingga persoalan pengangguran yang masih membendung optimisme publik.

Potret evaluasi tersebut terekam dalam temuan terbaru lembaga survei Poltracking Indonesia. Mayoritas responden, yakni sebesar 66,3 persen, menyatakan puas terhadap capaian pemerintah di bidang pendidikan.

Sebaliknya, tingkat kepuasan di ranah ekonomi hanya menyentuh angka 36,8 persen, sementara 57,8 persen sisanya menyatakan tidak puas. Rentang perbedaan tersebut terbilang mencolok, di mana tingkat kepuasan publik pada bidang pendidikan hampir mencapai dua kali lipat dibanding sektor ekonomi.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan bahwa temuan ini patut menjadi cermin evaluasi krusial bagi pemerintah di paruh awal masa jabatannya. Sektor kesehatan mencatatkan apresiasi yang relatif baik, yakni 62,1 persen responden merasa puas dan 32,4 persen tidak puas.

Kemudian pendidikan menjadi yang tertinggi dengan 66,3 persen kepuasan berbanding 27,6 persen ketidakpuasan. Di ranah pertahanan dan keamanan, angka kepuasan mencapai 63,7 persen dengan ketidakpuasan 25,5 persen.

“Sementara itu, bidang sosial budaya menunjukkan tren positif di angka 63,7 persen kepuasan dan 22,4 persen ketidakpuasan,” papar Hanta saat merilis laporan survei bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kepuasan, Kepercayaan, dan Ekspektasi Publik, Senin (19/10/2026).

Selain urusan finansial dan dapur, bidang hukum serta pemberantasan korupsi juga belum menorehkan angka yang menggembirakan. Tingkat kepuasan publik di sektor ini berada di angka 43,1 persen, terlampaui oleh tingkat ketidakpuasan yang mencapai 47,5 persen.

Adapun pada ranah politik dan stabilitas nasional, publik memberikan penilaian positif sebesar 53,6 persen, sedangkan yang menyatakan kurang puas berada di kisaran 32 persen.

“Capaian tersebut belum tergolong ideal dan menjadi catatan kritis yang perlu segera direspon pemerintah lewat perbaikan kinerja,” tambah Hanta.

Stabilitas Sosial dan Kerukunan Mendapat Nilai Positif

Di tengah redupnya apresiasi ekonomi, persepsi publik terhadap kondusivitas sosial dan keamanan justru membiru. Usaha menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama menempati takhta tertinggi kepuasan publik dengan 73,8 persen.

Disusul oleh keberhasilan merawat persatuan bangsa (67 persen) serta menjaga ketertiban umum (66,9 persen). Aksesibilitas layanan dasar juga menuai respons positif. Sektor pelayanan kesehatan yang terjangkau memperoleh 64,2 persen, bidang pertanian dan perkebunan mencatatkan 63,4 persen, serta keterjangkauan biaya pendidikan meraih 62,6 persen.

Data ini mengindikasikan bahwa pemerintah berhasil membangun fondasi yang kokoh pada ranah sosial, keamanan, dan pendidikan. Sayangnya, capaian positif tersebut belum mampu mengerek penilaian masyarakat terhadap pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Keterjangkauan Sembako dan Lapangan Kerja Jadi Pekerjaan Rumah Berat

Sisi paling vital dari temuan ini terletak pada persepsi publik terhadap isu-isu krusial rumah tangga. Tiga isu utama yang bersentuhan langsung dengan dapur masyarakat justru tenggelam di papan bawah penilaian penanganan masalah.

Pengendalian harga bahan pokok hanya dinilai berhasil oleh 31,3 persen responden. Setali tiga uang, upaya penanggulangan pengangguran hanya meraih kepuasan 33,2 persen, dan pembukaan lapangan kerja baru berada di angka 33,3 persen. Bagi masyarakat bawah, keberhasilan pembangunan tak sekadar diukur dari grafik pertumbuhan makro, melainkan dari keterjangkauan belanja harian dan kepastian mata pencaharian.

Hanta menjelaskan bahwa rendahnya rapor pada ketiga isu tersebut bukan merupakan dinamika baru. Masalah ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, dan stabilitas harga sembako senantiasa menjadi tantangan klasik dari era ke era.

“Persoalan ini langganan muncul. Tidak hanya terjadi di era Prabowo-Gibran, tetapi kepemimpinan periode-periode sebelumnya juga selalu mencatatkan rapot rendah pada tiga isu dominan ini,” jelasnya.

Rapor Umum Relatif Stagnan

Gambaran kualitatif tersebut berjalan seiring dengan tingkat kepuasan total (overall satisfaction) masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Pada periode Oktober 2026, akumulasi kepuasan publik berada di angka 55,3 persen, sedangkan tingkat ketidakpuasan berada di angka 40,9 persen.

Bila disandingkan dengan hasil survei pada Agustus 2026 yang berada di angka 55,1 persen, pergerakannya hanya bergeser tipis 0,2 persen. Secara garis besar, tingkat kepuasan umum publik berada dalam fase stagnan.

Survei Poltracking ini diselenggarakan secara tatap muka pada rentang 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel menerapkan metode multistage random sampling, dengan batas kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Memasuki tahun ketiga masa bakti, riset ini memberikan gambaran jelas mengenai peta ekspektasi publik. Masyarakat mengapresiasi kondusivitas sosial dan keberhasilan layanan dasar, namun tetap menagih janji perbaikan nyata pada kesejahteraan ekonomi sehari-hari.