PKB Gelar Muktamar 24-25 Agustus di Bali, Apakah Usungan di Pilkada Berubah?
ABATANEWS, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar pada 24 dan 25 Agustus 2024 di Bali atau dua hari sebelum dimulainya pendaftaran bakal calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada Serentak 2024.
Muktamar ini sebuah ajang penting yang bukan hanya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan internal, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi peta politik nasional.
PKB akan mengundang berbagai tokoh nasional, termasuk Presiden Joko Widodo, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, serta para ketua umum partai politik lainnya.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Faisol Reza, di Jakarta pada Jumat (9/8/2024).
“Ketua-ketua umum partai pasti kita undang. Presiden Jokowi kita undang, Pak Prabowo juga kita undang baik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra maupun Presiden Terpilih,” kata Faisol.
Dalam muktamar yang akan dihadiri oleh sekitar 2.300 peserta ini, PKB juga akan menghadirkan para kiai yang menjadi basis kultural partai tersebut.
Panitia telah menyiapkan akomodasi dan transportasi untuk para peserta yang akan hadir di Bali, menandakan persiapan matang untuk menyukseskan acara ini.
Muktamar kali ini menjadi istimewa karena dilaksanakan bertepatan dengan masa pendaftaran Pilkada pada 27-29 Agustus 2024.
Alhamdulilah setelah dikonsultasikan semuanya penetapan waktu ini pas dengan semua momen yang harus kita laksanakan di bulan Agustus ini,” jelas dia.
Hal ini memunculkan dinamika tersendiri, di mana PKB harus mengambil keputusan-keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga terhadap konstelasi politik nasional.
Selain laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP PKB selama lima tahun terakhir, muktamar juga akan menjadi ajang pembahasan program kerja partai untuk lima tahun ke depan.
Salah satu isu yang paling dinanti adalah keputusan PKB terkait arah koalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Faisol, mayoritas kader PKB menginginkan partai tersebut bergabung dengan pemerintahan yang akan datang.
Muktamar PKB kali ini bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan momen krusial yang akan menentukan posisi PKB dalam pemerintahan baru serta arah perjuangan partai di tengah dinamika politik nasional yang terus berubah.
“Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang,” pungkas Faisol.