Pj Gubernur Gorontalo Usulkan Pengembangan Wisata Terpadu dan Peningkatan Kerja Sama di BIMP-EAGA
ABATANEWS, MALAYSIA – Pertemuan ke-6 Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Chief Ministers, Governors, and Local Governments’ Forum (BIMP-EAGA CMGLF) telah dilaksanakan pada Rabu (16/10/2024) di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, yang ditunjuk sebagai ketua delegasi CMGLF.
Dalam forum tersebut, Pj. Gubernur Gorontalo menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Rudy juga memaparkan berbagai peluang investasi dan ekonomi, potensi kerja sama, serta peran strategis pemerintah daerah dalam BIMP-EAGA.
“Peluang investasi di industri berbasis pertanian yang bisa dikembangkan di Provinsi Gorontalo antara lain peternakan sapi potong dengan ketersediaan pakan hijauan unggul di Kabupaten Boalemo, serta budidaya rumput laut di Pohuwato. Di Kalimantan Utara, terdapat pengembangan padi Adan dan padi organik,” ungkap Rudy.
Selain itu, Rudy mengusulkan pengembangan destinasi wisata terpadu di kawasan BIMP-EAGA. Ia memperkenalkan sejumlah destinasi wisata unik di Gorontalo yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti Pulau Saronde, Lombongo, Benteng Otanah, Taman Laut Olele, Danau Limboto, serta wisata religi di Desa Bubohu.
“Kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi wisata yang sangat khas. Kami mengusulkan adanya kerja sama antar daerah di bidang pariwisata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Gorontalo mendorong peningkatan kerja sama dan konektivitas antar wilayah perbatasan, maritim, dan ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor melalui Pelabuhan Indonesia-EAGA pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 16 persen dengan nilai USD 8.998,34, dari sebelumnya USD 10.673,09 pada tahun 2022. Sementara impor pada tahun 2023 mencapai USD 5.636,02, meningkat dari USD 3.841,92 di tahun sebelumnya.
Dalam presentasinya, Rudy Salahuddin juga menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam BIMP-EAGA. Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menghubungkan aktivitas ekonomi di kawasan BIMP-EAGA, menyelaraskan kebijakan, mendukung dan memanfaatkan kerja sama dengan mitra pembangunan, pertukaran informasi dan data, peningkatan kapasitas, serta membangun mekanisme kelembagaan yang stabil untuk CMGLF.
“BIMP-EAGA harus menjadi inisiatif nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dengan menciptakan peluang ekonomi dan memperkuat konektivitas lintas batas,” tutupnya.