Pertalite Bakal Dibatasi Berdasarkan Jenis Kendaraan, Pemerintah Siapkan Skema Baru

ABATANEWS, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Salah satu skema yang sedang dikaji adalah menggunakan jenis kendaraan sebagai salah satu indikator untuk menentukan siapa yang berhak menikmati subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mematangkan mekanisme pembatasan tersebut. Jenis kendaraan dinilai dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pemilik kendaraan.

“Kita kemarin berbasis dari jenis kendaraan. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil,” ujar Airlangga, Jumat (21/8/2026).

Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Pemerintah sebelumnya juga membahas penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

Pertalite untuk Masyarakat yang Berhak

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Bahlil secara khusus menyoroti masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 dalam DTSEN. Menurutnya, kelompok masyarakat mampu seharusnya tidak mengambil subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun, penggunaan data desil juga mendapat sorotan. Sejumlah ekonom menilai pembatasan berdasarkan kelompok kesejahteraan saja berpotensi salah sasaran, sehingga jenis kendaraan dan kapasitas mesin dapat digunakan sebagai salah satu filter awal sebelum dikombinasikan dengan data sosial ekonomi. (PT. Kontan Grahanusa Mediatama⁠)

Belum Ada Aturan Final

Meski wacana pembatasan Pertalite semakin menguat, pemerintah belum menetapkan aturan teknis final mengenai kendaraan apa saja yang nantinya tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.

Karena itu, informasi yang menyebut kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu sudah pasti dilarang membeli Pertalite perlu disikapi dengan hati-hati. Pemerintah masih melakukan kajian terhadap mekanisme yang paling tepat.

Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak dinaikkan hingga akhir 2026. Kebijakan yang sedang disiapkan saat ini lebih diarahkan pada penataan penerima subsidi, bukan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembatasan subsidi BBM untuk kelompok tertentu berpotensi menghemat anggaran subsidi energi sekitar 10 persen. Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Dengan demikian, masyarakat masih menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai kriteria kendaraan, mekanisme pembelian, serta kapan pembatasan Pertalite mulai diberlakukan.

Kata kunci SEO: BBM subsidi, Pertalite, pembatasan Pertalite, BBM bersubsidi, aturan Pertalite 2026, pembelian Pertalite, jenis kendaraan Pertalite, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, subsidi BBM.