Penjagub Gorontalo: Kalau Tidak Tepat, Sekolah Unggulan Tidak Menjamin Orang Sukses

ABATANEWS, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta orang tua bijak memilih sekolah baru bagi anak-anaknya. Menurutnya tidak ada sekolah unggulan, semua tergantung bagaimana guru dan siswa diperlakukan selama proses belajar mengajar.

Menurutnya banyak bukti yang menunjukkan bagaimana status sekolah bukan jaminan lulusannya bisa sukses. Ia mencontohkan sekolah Tridarma yang sekarang menjadi sekolah negeri pernah mencetak Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo dua periode.

“Bagi saya sekolah unggulan dan tidak unggulan tidak menjamin anak anak siswanya menjadi orang yang berprestasi. Ada orang yang sekolah di SMA swasta, yang kita tau ada guru atau tidak saat itu, sekarang bisa jadi gubernur,” Ismail mencotohkan saat memberi sambutan pada peluncuran program lima hari sekolah di SMA 7 Kota Gorontalo, Senin (10/7/2023).

Penjagub Ismail menilai status sekolah unggulan hanyalah citra yang terbentuk oleh alumni. Ia menilai saat ini kualitas guru dan fasilitas sekolah semuanya sudah relatif sama.

“SMA 1 itu kecil (fasilitasnya), tapi karena brandingnya makanya dia unggul. Kalau kualitas gurunya sama, fasilitasnya sama lalu apa yang membedakan dia dengan SMA 5, 6, 7 dan 8?,” tanya Ismail.

Pemprov Gorontalo selalu dibuat pusing setiap kali tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga Penjabat Gubernur ditelpon orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit meski tidak sesuai dengan zonasi domisilinya.

“Ponakan saya langsung minta orang tuanya hubungi saya supaya bisa diterima di SMA Kabila. Saya suruh pulang. Pulang, sekolah sana di SMA Suwawa. Kalau saya mau, saya tinggal minta Pak Kadis uruskan, tapi tidak saya lakukan,” bebernya.

Terkait dengan citra positif sekolah, ia meminta Kepala sekolah dan guru intens membangun komunikasi dengan publik melalui media sosial. Berbagai prestasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan program pendidikan lainnya harus terinformasi dengan baik untuk mendorong kepercayaan publik.