Pemkab Takalar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang Digelar Mendagri dan Menkeu

ABATANEWS, TAKALAR — Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar turut mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, pada Senin (31/7/2023). Rakor ini berlangsung secara hybrid. Untuk yang mengikuti rakor secara tatap muka, berlangsung di Sasana Bhakti Praja, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Untuk pihak Pemkab Takalar, rakor ini dihadiri secara daring, yang dihadiri oleh Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, serta sejumlah OPD dan forkopimda lainnya.

Rakor ini digelar sebagai rangka membahas langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah. Selain itu, juga dirangkaikan dengan pemberian reward berupa insentif fiskal secara simbolis kepada 33 daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi periode pertama.

Khusus, kondisi inflasi Takalar pada Juni 2023 yang merujuk tingkat Inflasi Kota Makassar yang dirilis BPS, tercatat mengalami deflasi di angka -0,23% (mtm) terhadap bulan sebelumnya, yang secara tahun kalender di angka 1,81% (ytd).

Sementara itu tingkat inflasi tahun ke tahun tercatat turun dari bulan sebelumnya dari 4,78% (yoy) menjadi 4,13% (yoy) yang masih di atas rentang sasaran inflasi 3±1% dan diatas rata-rata kondisi inflasi Nasional diangka 3,52 % (yoy) dan di bawah kondisi inflasi Provinsi Sulawesi Selatan diangka 4,43 % (yoy).

Seperti diketahui, inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Tiga kelompok pengeluaran yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi Takalar (yoy) pada Juni 2023 yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,99 %; kelompok transportasi 1,49 % dan kelompok perumahan, air, listrik & bahan bakar rumah tangga 0,20 %.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah diminta melaksanakan upaya penanganan dinamika inflasi yang diwarnai oleh kondisi ketidakpastian global, tantangan iklim dan cuaca serta isu disparitas utamanya inflasi volatile food melalui ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif serta melakukan agenda aksi untuk antisipasi dan adaptasi El Nino sesuai kategori dan kondisi daerah.

Yang mana situasi kerawanan pangan dan gizi (SKPG) rilis Juli 2023 oleh BAPANAS hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan masuk kategori “Waspada”.