Nurdin Halid Dorong Integrasi Logistik, Jadi Kunci Tekan Ketimpangan Harga di Kepulauan Riau
ABATANEWS, TANJUNGPINANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyuarakan pentingnya penyatuan ekosistem pelabuhan, moda transportasi, pergudangan, hingga jaringan distribusi. Langkah strategis ini dinilai vital guna memangkas biaya logistik sekaligus mengikis ketimpangan harga barang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Upaya perbaikan ini dianggap krusial demi memperkokoh keterhubungan antarwilayah darat dan laut, sekaligus menjamin warga di pelosok serta pulau-pulau terluar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
Gagasan tersebut mengemuka saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Nurdin menegaskan bahwa kondisi geografis Kepri yang didominasi lautan menuntut skema transportasi dan logistik yang saling terhubung. Tanpa dukungan sarana penghubung yang mumpuni, tarif pengiriman barang berisiko melonjak dan memperlebar jurang perbedaan harga antarwilayah.
> “Penguatan keterhubungan wilayah merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam menjamin kesetaraan akses, pemerataan pembangunan, serta keadilan ekonomi bagi warga Kepulauan Riau,” tegasnya dalam forum diskusi Komisi VI DPR RI.
>
Soroti Ketimpangan Akses Antarpulau
Ia menerangkan bahwa kendala sarana angkut, tingginya ongkos kirim, serta panjangnya rantai pasokan menjadi pemicu utama perbedaan harga barang. Oleh karena itu, pengintegrasian dermaga, armada transportasi, gudang penyimpanan, serta sistem niaga harus menjadi agenda prioritas demi mendorong efisiensi rantai pasok.
Selain itu, Nurdin mencermati masih adanya kesenjangan konektivitas di Kepri. Denyut ekonomi saat ini masih bertumpu di Kawasan Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, sedangkan pulau-pulau kecil sekitarnya masih terisolasi dari ketersediaan barang dan akses transportasi.
Pemerintah didorong menyusun perencanaan sarana prasarana serta sistem logistik yang terpadu agar dampak positif pembangunan tidak sekadar dinikmati kawasan perkotaan. Nurdin meminta dibentuknya peta jalan (roadmap) terintegrasi yang memuat tolok ukur penurunan perbedaan harga secara jelas dan realistis.
Tak hanya pembangunan fisik, sosok yang akrab disapa NH ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BUMN untuk membangun ekosistem distribusi hingga ke wilayah terpencil. Langkah ini sekaligus diharapkan membuka peluang pasar bagi UMKM, koperasi, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
BUMN Dituntut Efisienkan Jalur Distribusi
Komisi VI DPR RI turut mengimbau Kementerian Perdagangan untuk memperketat pengawasan harga bahan pokok, memotong alur distribusi yang berbelit, serta memperluas jangkauan pasar.
Di saat bersamaan, BUMN sektor kepelabuhanan, pelayaran, penyeberangan, dan perdagangan diminta membenahi produktivitas, mempercepat digitalisasi, serta mengefisienkan operasional tanpa mengurangi mutu layanan publik.
> “BUMN harus mampu memangkas biaya logistik secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pelayanan masyarakat. Dengan begitu, penyaluran barang ke wilayah terisolasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” lanjutnya.
>
Targetkan Langkah Konkret
Sebagai penutup, Nurdin berharap kunjungan kerja ini melahirkan tindakan nyata yang mengikat dari seluruh instansi terkait, lengkap dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas.
“Saya berharap forum ini membuahkan rencana aksi bersama yang konkret dan terukur untuk menekan biaya distribusi, mengendalikan perbedaan harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Adapun Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ini turut dihadiri oleh sejumlah legislator, antara lain Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono (Kanang), dan Dewi Juliani dari Fraksi PDIP; Unru Baso dari Fraksi Partai Gerindra; Ida Fauziyah dari Fraksi PKB; serta Rahmat Saleh dan Askweni dari Fraksi PKS.