Netanyahu Usulkan Negara Palestina di Saudi, Dunia Arab Bersatu Menolak Keras

ABATANEWS, JAKARTA — Usulan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, agar warga Palestina mendirikan negara di Arab Saudi menuai reaksi keras dari negara-negara Arab.

Pernyataan ini tidak hanya ditolak oleh Saudi, tetapi juga memicu kecaman luas dari berbagai negara di kawasan, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Sudan.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menanggapi pernyataan Netanyahu dengan tegas, menyebutnya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

“Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” ujar pernyataan resmi Saudi, dikutip dari Anadolu, pada Minggu (9/2/2025).

Saudi juga menekankan bahwa mereka tidak akan berkompromi dengan hak-hak Palestina dan menolak setiap upaya untuk menyingkirkan mereka dari tanah mereka sendiri.

Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council/GCC) turut mengecam pernyataan Netanyahu.

Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menyebut pernyataan tersebut “berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” serta mencerminkan ketidakhormatan Israel terhadap hukum dan perjanjian internasional.

Albudaiwi menegaskan bahwa GCC tetap mendukung solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk bertindak tegas terhadap retorika Netanyahu yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

Mesir: Kedaulatan Saudi adalah Garis Merah

Mesir, melalui Kementerian Luar Negerinya, juga mengecam pernyataan Netanyahu dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan serta kedaulatan Arab Saudi.

“Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” tegas Mesir dalam pernyataannya, mengutip dari Reuters.

Tak hanya Saudi dan Mesir, Uni Emirat Arab dan Sudan juga menilai pernyataan Netanyahu sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan kembali penolakan negaranya terhadap setiap bentuk pelanggaran hak rakyat Palestina.

“Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

Ia menekankan bahwa stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.