Musrenbang Nasional 2024, Danny Pomanto Paparkan Pertumbuhan Ekonomi Makassar 

ABATANEWS, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Musrenbang Nasional 2024 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesi Ir Joko Widodo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayab-Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dalam pemaparannya, Danny Pomanto sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh positif di tengah ancaman resesi.

“Angkanya 5,31% di atas pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,05% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 4,51%,” katanya.

Di bawah kepemimpinan Danny Pomanto, Pemkot Makassar selalu mendukung program pemerintah pusat. Seperti Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan Proyek IPAL Losari.

Terbaru adalah Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran untuk pengadaan infrastruktur jalan untuk mendukung proyek pembangunan stadion berstandar Internasional di Sudiang-Makassar oleh Kementrian PUPR.

Diketahui, Kementrian PPN/Bappenas yang melaksanakan Musrenbang Nasional 2024 mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2%.

Kondisi ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dialami 2020 lalu. Hal ini juga menyebabkan beberapa negara mengalami resesi. Karenanya itu, perlu kehati-hatian di dalam mengelola anggaran negara.

“Jangan sampai ada uang serupiah pun yang meleset dari rencana, sudah tidak boleh!, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini negara mengalami ketakutan terhadap tiga hal. Mulai dari harga minyak hingga bunga pinjaman.

“Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat besar,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk hati-hati dalam mengelola anggaran.

Pemerintah daerah masing-masing telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Itu yang belum. Oleh karena itu sinkronisasi itu menjadi kunci,” tandas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mencontohkan pemerintah pusat membangun sebuah bendungan namun jika irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tidak dibangun maka air tidak akan sampai ke sawah para petani.

Begitu pun juga dengan pelabuhan yang dibangun Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan berjalan efektif jika akse jalan menuju pelabuhan tidak dikerjakan.