Mendagri: Ada 51 Kepala Daerah Kader PDIP yang Retret Sejak Hari Pertama
ABATANEWS, MAGELANG – Retret kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi ajang strategis untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa program ini memberikan manfaat besar bagi para peserta, termasuk dalam membangun hubungan personal dan profesional antar kepala daerah.
Tito mengungkapkan bahwa dari total 503 kepala daerah yang mengikuti retret, sebanyak 97 di antaranya merupakan kader PDIP, dan 51 kepala daerah dari partai tersebut telah hadir sejak hari pertama. Ia menegaskan bahwa kehadiran dalam program ini bukanlah soal afiliasi politik, melainkan kepentingan rakyat.
“Tapi, ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu, kehadiran ini untuk kepentingan rakyat, mengharmonisasikan,” kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2) malam.
Lebih lanjut, Tito menyoroti pentingnya komunikasi dan sinergi antar kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Ia bahkan menginstruksikan para gubernur untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan berinteraksi lebih dekat dengan bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing.
“Coba lihat, tanyakan kepada rekan-rekan kepala daerah, antusiasmenya luar biasa dan mereka betul-betul bisa bertemu. Saya malah perintahkan untuk semua gubernur (saat retret) bertemu, berkumpul dengan para bupati/wali kota yang ada di provinsi itu supaya saling kenal,” tambahnya.
Selain sebagai forum diskusi dan pertukaran pikiran, retret ini juga menjadi ajang membangun jaringan antar kepala daerah. Menurut Tito, momentum seperti ini sulit terulang kembali, sehingga kehadiran dalam program tersebut menjadi kesempatan berharga.
“Tujuh hari lumayan untuk saling kenal, tukar-menukar WhatsApp, saling kenal secara personal, itu perlu waktu. Dan ini mungkin akan sulit terulang kembali,” ujar mantan Kapolri itu.
Tito juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka kesempatan bagi kepala daerah yang belum bergabung untuk ikut serta. Ia bahkan merencanakan orientasi tambahan bagi daerah yang kepala daerahnya belum dilantik akibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau pemilihan ulang.