Megawati Jamal Klarifikasi Surat Palsu Terkait Jabatan Ketua DPRD Luwu Utara
ABATANEWS, LUWU UTARA – Anggota DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal, mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama menjelang Pilkada 2024.
Pernyataan ini disampaikan Hj. Megawati Jamal setelah beredarnya surat palsu di media sosial yang seolah-olah menunjukkan bahwa DPP Partai Golkar telah menunjuk dirinya sebagai Ketua DPRD Luwu Utara.
“Saat pertama kali melihat surat itu, saya hanya tersenyum dan langsung yakin bahwa surat tersebut adalah HOAX. Saya sudah lama berkecimpung di partai, jadi saya sangat paham hal-hal semacam ini. Begitu melihatnya saja, saya sudah tahu bahwa itu tidak benar. Apalagi saya juga tidak pernah mengurus hal tersebut (untuk menjadi Ketua DPRD, red),” tegas Megawati Jamal pada Selasa (24/09/2024).
Legislator dari Golkar dapil Luwu Utara 1 ini menambahkan bahwa dirinya selalu berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat secara internal di Partai Golkar.
“Saya ini masih tergolong baru di Golkar, dan saya sangat menghargai para senior di partai. Sebelum pemilu, kami sudah sepakat di internal partai bahwa yang akan didorong menjadi Ketua DPRD nantinya adalah peraih suara terbanyak. Saya tegaskan kembali, saya berkomitmen dengan keputusan tersebut,” ujarnya.
“Dan dari hasil Pileg kemarin, semua orang tahu bahwa peraih suara terbanyak adalah Pak Amir Mahmud dari dapil Malangke dengan jumlah suara lebih dari 6.000,” lanjut Owner Hotel Bukit Indah tersebut.
Ia juga mengimbau masyarakat Luwu Utara agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, sehingga tidak terprovokasi oleh informasi palsu atau hoax.
“Saya yakin, tujuan dari surat palsu ini adalah untuk mengganggu keharmonisan internal Partai Golkar. Saya tegaskan kembali, sebagai kader dan anggota fraksi Golkar, saya tetap berpegang pada kesepakatan awal. Lagipula, saya tidak pernah mengurus untuk menjadi Ketua DPRD,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar surat palsu yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar terkait penunjukan Ketua DPRD Golkar Luwu Utara.