MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran, Pemerintah Pilih Patuhi Putusan Kasasi

ABATANEWS, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) akhirnya mempublikasikan salinan putusan lengkap terkait perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai sengketa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026).

Dalam putusan kasasi yang diputus pada 30 Oktober 2026, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi yang dilayangkan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. Langkah hukum ini sekaligus menganulir putusan judex facti di tingkat pertama pada PTUN Jakarta maupun tingkat banding di PT TUN Jakarta.

Berdasarkan salinan resmi, Majelis Hakim Kasasi MA yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., menyatakan bahwa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 adalah cacat hukum, batal, serta tidak sah.

Majelis menilai bahwa penerbitan suket penyetaraan pendidikan tersebut terbukti mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya terkait prinsip kecermatan formal.

Konsekuensinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak tergugat diperintahkan untuk segera mencabut suket tersebut serta menanggung beban biaya perkara.

Menanggapi konstelasi hukum ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (final and binding).

Ia juga memaparkan bahwa peluang upaya hukum lanjutan berupa Peninjauan Kembali (PK) memiliki batasan subjek hukum yang ketat.

“Tidak ada gunanya [membuktikan di PTUN]. Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Yusril menambahkan, kendati instrumen hukum PK secara teoritis hanya bisa diajukan oleh Kemendikdasmen selaku tergugat principal, gelagat di lapangan menunjukkan instansi terkait tidak akan menempuh jalur tersebut. Sebaliknya, kementerian yang menaungi sektor pendidikan dasar dan menengah itu memilih untuk langsung mengeksekusi putusan pengadilan.

“Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang,” pungkasnya.