Kritik Anggota DPR RI ke Sekretaris Dirjen Dikti: “Jaka Sembung Naik Ojek”, Sembrono!

ABATANEWS, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah melontarkan kritik keras kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandarie.

Sebelumnya, Tjitjik Sri Tjahjandarie menyebut menempuh pendidikan di jenjeng perguruan tinggi bukanlah kewajiban, makanya, pemerintah boleh saja menaikkan harga pembayaran kepada mahasiswa.

Pernyataan Tjitjik Sri Tjahjandarie tersebut dikritik banyak pihak. Tak terkecuali Anggota Komisi X, yang merupakan mintra Kemenristekdikti di DPR RI.

“Tapi pemerintah malah berkelit kalau kuliah itu tertiary education, pilihan pribadi untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi, bukan prioritas pemerintah. Reaksi ini menurut saya sangat sembrono, tidak solutif dan ibarat Jaka Sembung naik ojek, gak nyambung, Jek,” jelas Ledia dalam laman DPR RI dikutip Minggu (19/5/2024).

Tanggapan Kemendikbud jadi memunculkan kekhawatiran terkait kenaikan UKT. Akibat pendidikan tinggi bukan termasuk wajib belajar, maka terserah saja mau berapa kenaikan UKT.

“Seolah-olah terserah saja mau semahal apa, terserah mahasiswa sanggup lanjut kuliah atau drop out, karena semua itu adalah pilihan,” ujarnya.

Reaksi pemerintah menanggapi mahalnya kenaikan UKT dengan mengingatkan soal tertiary education itu menjadi tidak nyambung karena status PTN itu jelas Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah naungan negara.

Menurut Ledia, negara harus siap dan harus mau mengawasi implementasi regulasi penentuan UKT di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Sudah seharusnya penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan dikontrol oleh pemerintah. Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah,” tegasnya.

“Cita-cita mendulang Generasi Emas 2045 pun bisa hanya tinggal mimpi,” imbuhnya.