KPU Usulkan PSU Digelar Sabtu, Targetkan Partisipasi Pemilih Lebih Tinggi

ABATANEWS, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) untuk 24 Pilkada dilakukan pada hari Sabtu, dengan jadwal antara Maret hingga Agustus 2025. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis bahwa hari Sabtu merupakan hari libur, sehingga pemilih memiliki lebih banyak waktu untuk menggunakan hak suaranya.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, menyampaikan bahwa pemilihan hari Sabtu bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih tanpa perlu menetapkan hari libur tambahan.
“Sebagaimana faktor sosiologis, pada hari Sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah, sehingga memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan kami harap tingkat partisipasi dapat meningkat,” ujar Idham dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (27/2/2025).
Jadwal PSU yang diusulkan KPU menyesuaikan dengan tenggat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk setiap putusan sengketa Pilkada. Untuk PSU yang harus dilakukan dalam 30 hari sejak putusan MK, KPU mengusulkan tanggal 22 Maret 2025.
PSU dengan batas waktu 45 hari diusulkan pada 5 April 2025, sementara PSU dalam 60 hari direncanakan pada 19 April 2025. Adapun PSU yang harus dilaksanakan dalam 90 hari dan 180 hari diusulkan masing-masing pada 24 Mei dan 9 Agustus 2025.
MK sebelumnya memerintahkan PSU untuk 24 perkara perselisihan hasil Pilkada dengan pertimbangan hukum yang berbeda di setiap daerah. Beberapa daerah diwajibkan mengulang pemungutan suara di seluruh TPS, sementara lainnya hanya di TPS tertentu.
Dengan memilih hari Sabtu sebagai waktu pelaksanaan PSU, KPU berharap proses demokrasi ini dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat meningkat.