Kepala Bappeda Makassar Hadiri Penilaian Lapangan Tim Validasi Kota Sehat Tingkat Nasiona

ABATANEWS, MAKASSAR – Kepala Bappeda Makassar, H. Dahyal turut menghadiri kegiatan Penilaian Lapangan oleh Tim Validasi Kota Sehat Tingkat Nasional. Kegiatan ini berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Kamis (2/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Ketua Forum Kota Sehat, serta Tim Juri Nasional, perwakilan staf Bappeda Kota Makassar dan stakeholder terkait.

Penilaian ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Kota Makassar yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Program Kota Sehat merupakan langkah strategi yang harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik jajaran pemerintah kota maupun masyarakat luas.

“Melalui kegiatan verifikasi Kota sehat ini, membangkitkan persepsi dan pemahaman yang sama mengenai arti pentingnya lingkungan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Appi.

Saat ini, Kota Makassar terus meneguhkan diri sebagai kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju kehidupan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

Melalui Program Kota Sehat 2025, pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lintas sektor bergerak bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, layak huni, sekaligus inklusif.

Sebagai Wali Kota Makassar, Munafri menegaskan, Pemkot telah menyiapkan seluruh tahapan verifikasi secara matang.

Menurutnya, yang terpenting bukan sekedar penghargaan atau kompetisi, melainkan bagaimana standar Kota Sehat benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Yang ingin kami sampaikan, standarisasi Kota Sehat ini harus berjalan dengan baik, ada ataupun tanpa penghargaan. Kami ingin Makassar menjadi representasi kehidupan masyarakat kota besar yang sejajar dengan kota-kota lain, bahkan bisa lebih baik dari kota besar di Indonesia pada umumnya,” jelas Appi.

Ia menekankan, Kota Sehat bukan sekedar program seremonial, melainkan wujud nyata dari gotong royong pembangunan lintas sektor yang terintegrasi ke dalam sembilan tatanan utama.

Dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana, seluruh aspek diarahkan untuk memastikan setiap warga Makassar dapat hidup lebih berkualitas.

Dengan prinsip kolaborasi, Pemkot Makassar tidak hanya menata kota dari sisi fisik, tetapi juga membangun budaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas akses layanan publik yang adil dan merata.

Semua langkah ini diintegrasikan melalui Makassar Apps For All, yang menghadirkan akses layanan kesehatan, pengaduan, hingga partisipasi warga dalam satu platform digital.

Munafri menambahkan, sembilan tatanan yang menjadi indikator penilaian Kota Sehat wajib dilaksanakan secara konsisten. Masyarakat, kata dia, berhak menikmati hasil dari kebijakan yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap proses validasi kali ini juga memberi masukan yang konstruktif.

“Kalau ada hal yang masih kurang, kami siap memperbaikinya. Kalau ada yang sudah baik, maka harus dipertahankan bahkan ditularkan ke wilayah lain agar berjalan menyeluruh,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Tim Validasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Nasional, Andi Anugera menjelaskan, bahwa proses validasi dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun.

Dimulai dari verifikasi dokumen yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, dilanjutkan dengan keberanian klarifikasi, hingga tahap kunjungan lapangan yang kini sedang berlangsung.

“Makassar adalah barometer pembangunan di Indonesia Timur. Oleh karena itu, validasi ini penting untuk memastikan apa yang tertua dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dari rangkaian program penilaian Kota Sehat yang tahun ini menilai sembilan tatanan dengan total 136 indikator, sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2025.

Menurutnya, kunjungan kali ini bersifat spesial. Selain membawa tim lintas kementerian, termasuk utusan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Kesehatan, Andi juga memiliki kehidupan pribadinya di Makassar.

“Jadi, tentu ada kebanggaan tersendiri bisa melihat langsung implementasi Kota Sehat di sini,” tambahnya.

Ia menegaskan, tim validasi menilai Makassar tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Sebagai kota metropolitan sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar harus dipandang sejajar dengan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan.

“Kita paham betul, pembangunan kota sebesar Makassar mungkin tidak sempurna. Namun kami ingin memastikan, apa yang tercantum dalam dokumen Kota Sehat benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat,” tururnya.