Isu Makassar Tolak Kereta Api, Wali Kota Danny Tuding Kepala BPKA Sulsel Bermain Politik

ABATANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menuding Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Amana Gappa, bermain politik dalam proyek Rel Kereta Api (RKA) Makassar-Parepare.

Hal itu diungkapkan Danny secara terbuka dalam jumpa pers di Gedung DPRD Kota Makassar Jalan AP Pettarani Kota Makassar, pada Senin (18/7/2022) siang.

Danny menyayangkan adanya opini yang berkembang bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak mendukung proyek strategis nasional Kereta Api.

“Sekali kali saya sampaikan, jadi tidak benar kalau ada opini dikembangkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak mendukung program strategis nasional Kereta Api. Saya lihat balai agak bermain politik,” kata Danny Pomanto.

“Yang kami tolak desain kereta api yang tidak perlihatkan amdalnya. Tidak jelaskan konsepnya, dan tidak melibatkan Pemerintah Kota Makassar dan memutuskan bukan eleveted dan tidak libatkan Pemerintah Kota Makassar,” lanjut Danny.

Danny menilai, desain Balai Kereta Api melanggar tata ruang jika membuat desain jalur landed atau jalur darat yang diajukan Balai Kereta Api Sulsel.

Ia menyayangkan jika ada argumentasi melanggar tata ruang dengan alasan mendukung proyek strategis nasional.

“Kita sudah sepakat elevated. Kalau tidak elevated maka melanggar tata ruang. Tetapi ada oknum, mohon maaf, kalau ada program strategis tidak apa-apa dilanggar tata ruang Kota Makassar,” katanya.

“Apa gunanya kita buat tata ruang kalau untuk dilanggar,” lanjut Danny.

Danny membandingkan kepemimpinan Kepala Balai Kereta Api sebelumnya di era Jumardi.

Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar dan Balai Kereta Kereta Api menyepakati jalur elevated pada tahun 2015 lalu.

Atas dasar kesepakatan itu, Danny bersama DPRD Makassar pun merancang Peraturan Derah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034.

“Waktu itu kepala balai Pak Jumardi sangat baik. Kami beri ide penghematan lahan yang bisa dilakukan oleh Balai Kereta Api sesuai dengan tata ruang kita tahun 2015 dan jalan arteri jadi perda,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rayid Ali menilai, yang perlu diketahui terkait polemik ini ialah apa yang terjadi di baliknya.

Menurutnya, terjadi miskomunikasi antara pihak Balai Kereta Api Sulsel dengan Pemkot Makassar, sehingga terjadi hal seperti ini.

“Di balik kereta api ada apa?,” katanya. “Banyak yang punya kepentingan sekitar situ,” imbuh ARA, akronim sapaannya.

“Kalau saya sudah tahu (kepentingan)yang seperti itu. Nanti Komisi C panggil RDP (pihak terkait), supaya kita tahu semua dengan jelas,” pungkas politikus Demokrat itu.