Gandeng IBK Nitro Makassar, Pemkab Maros Siapkan Beasiswa Bagi Mahasiswa
ABATANEWS, MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros dan Institut Bisnis dan Keuangan NITRO Makassar membangun kemitraan dengan menandatangani Memorandum of Undeerstanding (MOU) bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. MoU ini sebagai upaya pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia seperti visi Kabupaten Maros 2021-2026 “Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing”.
Penandatanganan dilakukan Bupati Maros HAS Chaidir Syam dan Rektor Institut Bisnis dan Keuangan Nitro H Moh Hatta Alwi Hamu di Ruang Rapat Bupati Maros, Jumat (21/01/2022). Bupati Chaidir menyampaikan kerja sama ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Pemkab Maros terhadap IBK Nitro yang selama ini telah membuktikan kualitas alumninya dimana pengaplikasian ilmunya sangat bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat.
IBK Nitro Makassar, menurut Bupati Chaidir, merupakan perguruan tinggi yang berdaya saing di bidang manajemen perbankan dan keuangan berbasis teknologi informasi dengan wawasan global.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Maros juga berterima kasih atas Program Beasiswa Penuh yang diberikan kepada 120 Warga Maros. Hal ini sejalan dengan program pemberian bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu atau bagi yang berprestasi.
Sementara Rektor IBK Nitro menuturkan, program beasiswa ini akan melalui proses seleksi terutama bagi yang berprestasi atau kurang mampu. Namun keinginan kuat untuk lanjut berkuliah untuk mengembangkan kompetensi SDM mereka. Proses pendaftaran bisa langsung mengunjungi kampus IBK Nitro di Jl Prof Abdurrahman Basalamah -Makassar atau dapat pula diakses melalui website https://pmb.nitromks.ac.id/.
Ke depannya, berdasarkan substansi dari MoU yang telah ditandatangani bersama ini, maka Pemerintah Kabupaten Maros akan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum serta aparatur pemerintah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Tinggi.
Maros akan menjadi tempat pengembangan kompetensi mahasiswa IBK Nitro melalui pembelajaran kontekstual di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta memberi ruang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mulai dari seminar, pelatihan hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) bagi mahasiswanya.