DPRD Sulsel Dorong Pengawasan yang Lebih Efektif ke Sekolah Swasta untuk Kesejahteraan Guru
ABATANEWS, MAKASSAR – Minimnya pembinaan terhadap sekolah swasta dan kesenjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pustakawan menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E DPRD Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Komisi E, Sofyan Syam, memimpin rapat yang turut dihadiri oleh anggota DPRD seperti Mahmud (Fraksi NasDem), M. Irfan AB (Fraksi PAN), dan Asman (Fraksi NasDem). Salah satu isu utama yang disorot adalah kondisi sekolah swasta yang mengalami kesulitan operasional akibat kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.
“Ada sekolah swasta dengan hanya 50 siswa tetapi memiliki 15 guru. Kondisi ini tentu tidak memungkinkan kesejahteraan guru-gurunya terjamin,” ujar Irfan. Ia meminta Dinas Pendidikan lebih aktif dalam melakukan pembinaan agar sekolah-sekolah tersebut bisa beroperasi secara lebih efektif.
Selain itu, perwakilan dari Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel juga menyampaikan aspirasi mereka untuk bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, menurut Irfan, regulasi saat ini belum memungkinkan hal tersebut.
“Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan di tingkat pusat agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK,” jelasnya.
Di sisi lain, perbedaan tambahan penghasilan antara pustakawan di SMA/SMK dan mereka yang bertugas di instansi lain juga menjadi sorotan. Pustakawan sekolah menerima TPP yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Mereka menuntut agar TPP mereka disamakan dengan pustakawan di OPD lain yang menerima lebih tinggi. Kami menerima aspirasi ini dan mendorong adanya revisi Peraturan Gubernur agar kesejahteraan mereka bisa lebih adil,” tambah Irfan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sulsel berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi agar kesejahteraan tenaga pengajar dan pustakawan bisa lebih diperhatikan.