DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp 5,1 Triliun

ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, bersama DPRD Kota bergerak cepat menuntaskan finalisasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Makassar Tahun 2026.

Langkah percepatan ini menjadi pencapaian tersendiri karena berhasil dirampungkan lebih awal dari target yang ditetapkan, yakni sebelum Desember 2025. Perkiraan alokasi dalam APBD Pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota dewan bersama jajaran SKPD terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh program prioritas dan program unggulan Pemerintah Kota Makassar, tetap masuk dalam Rancangan APBD Pokok Tahun 2026.

Munafri mengatakan, meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program strategi yang telah diusulkan oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibahas bersama DPRD Kota Makassar.

“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus dijalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya usai paripurna.

“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjut Appi.

Munafri menekankan bahwa kondisi penyesuaian anggaran ini tidak boleh menjadi hambatan. Ia mendorong jajaran Pemkot untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sekaligus memastikan program kerja tetap menyentuh masyarakat secara langsung.

Dia menilai dengan pemotongan ini bukannya harus diretapi, tapi bagaimana lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan.

“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bentuk efisiensi, Ketua Golkar Makassar itu juga meminta agar kegiatan seremonial dikurangi pada anggaran tahun 2026. Ia menegaskan bahwa belanja harus diarahkan untuk manfaat langsung bagi warga.

“Mengurangi seremonial-seremonial untuk dapat memastikan bahwa program-program tahun 2026 itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait kemungkinan penurunan nilai APBD tahun depan, Appi menegaskan bahwa tidak ada pengurangan yang signifikan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Makassar fokus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan sumber pendapatan lainnya.

“Kita pastikan dia tidak mengalami penurunan secara signifikan, tapi dipastikan pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya. Nah, ini akan kita maksimalkan,” tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen, mantan Bos PSM ini memastikan bahwa pembangunan stadion tetap masuk sebagai program prioritas dalam APBD 2026.

Menurutnya, seluruh program unggulan yang direncanakan tidak mengalami gangguan.

“Program stadion masuk.Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ujarnya saat ditanya mengenai keinginan proyek stadion.

Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dalam proses penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2026.

Aliyah menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan kota.

“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Oleh karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Aliyah, anggaran tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat program-program strategi yang telah direncanakan, terutama yang menyentuh pelayanan dasar publik dan pengentasan permasalahan prioritas kota.

Ia juga menekankan bahwa konsistensi dalam sinergi dan komunikasi antara Pemkot dan DPRD harus terus dijaga agar setiap kebijakan yang disusun selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.

“Kami sangat mengapresiasi kerja bersama yang selama ini terjalin. Semoga konsistensi sinergi ini terus kita jaga untuk menghadirkan kebijakan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banggar untuk KUA-PPAS 2026 DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa KUA-PPAS APBD Pokok Tahun 2026 memerlukan strategi pendapatan yang agresif dan adaptif.

Hal ini menyusul proyeksi penurunan total pendapatan daerah sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025.

Ray menyampaikan hal itu saat membacakan laporan Pansus di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Makassar serta jajaran pemerintah kota.

“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau bernilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujar Ray.

Ia memberikan beberapa rekomendasi strategi. Pertama soal optimalisasi dan konsistensi penerimaan.

Dimana, pansus meminta pelaksanaan kebijakan pendapatan dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.

Kedua, aktualisasi digitalisasi dan intensifikasi PAD. Ray menekankan pentingnya digitalisasi seluruh proses sistem pajak dan retribusi daerah.

Digitalisasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

“Selain itu, potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Ketiga, bermaksud mendorong BUMD meningkatkan kinerja bisnis dan dividen.

Pemerintah diminta mendorong seluruh BUMD untuk menjalankan bisnis secara kreatif dan optimal, sehingga dapat meningkatkan setoran dividen bagi Pemerintah Kota Makassar.

Keempat, perluasan sumber pendapatan baru. Pihak Pansus menekankan perlunya menggali pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif.

“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” saran Ray.

Pada aspek belanja daerah, Badan Anggaran mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada pencapaian program prioritas Wali Kota, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Ray menyebut indikator utama kebijakan belanja 2026, fokus belanja afirmatif (spending Better). Bahwa Anggaran harus diarahkan pada program produktif dan mampu berkontribusi pada target makro.

Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, kemiskinan terbuka, inflasi, dan ketimpangan.

Kemudian, penguatan belanja pelayanan dasar. Termasuk pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, Dinas koperasi, serta penguatan ekosistem bakat kreatif di kalangan generasi muda.

Selanjutnya dilaksanakan program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa). Meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan.

Lanjutnya, perlu dukungan pada proyek-proyek strategis khusus. Termasuk Stadion pembangunan, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.

“Digitalisasi dan reformasi birokrasi. Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelansya.

Rekomendasi Teknis untuk SKPD Terkait. Ray mengarahkan sejumlah arahan langsung ke perangkat daerah. Untuk Dinas Pendidikan, memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama (belanja wajib).

Sesnagkan, pada Dinas PU memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat rendah.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup memastikan pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi serta penyediaan iuran sampah untuk rumah tangga miskin.

“Dinas Pemuda dan Olahraga & Dinas PU perlu kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia menekankan pada Diskominfo agar mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps atau Lontara+.

Sedangkan di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Dewan meminta serta memastikan efektivitas program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.

“Dan pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Demokrat itu juga mengungkapkan, bahwa modal belanja tetap dijaga agar strategi proyek tidak terhambat.

“Modal Belanja harus diprioritaskan untuk memastikan kelangsungan strategi proyek dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutup Ray.