DPM PTSP Makassar Lakukan Audiensi Jelang Pelaksanaan MIF 2024
ABATANEWS, MAKASSAR – Pemkot Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) terus melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Makassar Investment Forum (MIF) tahun 2024.
Terbaru, DPM PTSP Makassar melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan negara melalui konsulat jenderal di Surabaya pada Kamis (13/6/2024).
Masing-masing Amerika Serikat melalui konsulat general of the united states of America, Belanda melalui Netherlands Business Support Office (NBSO), Korea Selatan melalui Korea Trade-Investment Promotion Agency Embassy of the Republic of Korea (KOTRA), dan United Kingdom melalui konsulat general of United Kingdom.
Audiensi ini dihadiri oleh kepala DPMPTSP Makassar, Helmy Budiman didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal, dan dua kepala bidang lainnya.
Pada audiensi tersebut juga mengundang perwakilan negara beserta perusahaan-perusahaan asal negara tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Makassar Investment Forum 2024.
Rencananya, MIF 2024 akan digelar pada tanggal 24 – 26 Juli 2024 di Hotel The Rinra Makassar yang juga diselenggarakan bersamaan dengan Makassar International 8 Festival (F8).
Untuk tema Makassar Investment Forum (MIF) tahun ini yakni “Investment for All” (Makassar penyangga ibukota negara Nusantara).
Pada pergelaran MIF tahun ini ada beberapa agenda seperti talk show dengan narasumber dari otorita ibukota Nusantara (IKN), badan koordinasi penanaman modal/kementerian investasi Republik Indonesia, Bank Indonesia, Perum Peruri.
Untuk agenda lainnya ada business matching (one on one meeting), mayor’s project expose dan investment dinner.
Beberapa fokus sektor yang juga akan dibahas pada forum tahun ini memfokuskan beragam sektor yang berpotensial di Indonesia seperti infrastruktur dan transportasi, tourism, perkebunan, perikanan dan kelautan.
Selain dari perwakilan negara asing, Peserta Makassar investment forum tahun ini juga berasal dari pemerintah daerah di Sulawesi, pemerintah daerah sekitar IKN, perusahaan swasta nasional, asosiasi usaha, BUMN dan BUMD.