DKI Jakarta dan Sulteng Miliki MPP, Sulsel Hadirkan MPP Berbasis OSS
ABATANEWS, MAKASSAR – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta seluruh Kabupaten/Kota untuk segera menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP). Paling tidak, MMP di seluruh kabupaten kota di Indonesia sudah hadir pada tahun 2022 dan 2023.
Apalagi Pemprov Sulsel telah memiliki MPP yang menjadi Provinsi pertama di Indonesia dengan sistem OSS. Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis.
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sulsel pun menerapkan sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data ke dalam pusat database nasional. Sehingga data yang telah masuk ke dalam sistem akan tersimpan.
Selain Sulsel, daerah lainnya sudah menghadirkan MPP, seperti DKI Jakarta dan Sulteng. Hadirnya MPP Sulsel ini pun untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, mengingat masih 3 daerah, yakni Palopo, Barru dan Selayar.
“Di Sulsel MPP harus ditingkatkan untuk jadi lebih baik. Dibutuhkan perhatian serius bagi Kepala Daerah untuk pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik harus senantiasa dievaluasi,” imbuh Ma’ruf Amin, Senin kemarin.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini menekanka penyelenggaraan MPP tidak harus bangun baru. Bisa menggunakan bangunan lama dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
Dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik, maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun investor. Sebab pelayanan publik akan benar-benar mudah, cepat, tidak berbelit-belit, tanpa ada pungli.
“Ini akan berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat. Ini bagian daripada reformasi di birokrasi kita,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, bahwa pihaknya akan berupaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki MPP pada 2022/2023.
“Hadirnya bapak Wakil Presiden ini sebagai bentuk support Pemerintah Pusat, sehingg kit harap bagaimana pada tahun 2022/2023 ini bisa dilaksanakan juga di seluruh kabupaten/kota untuk segera memiliki MPP,” ujarnya.