Ditekan Isu Ijazah dan Guliran Hak Menyatakan Pendapat DPR, Gibran Isyaratkan Mundur dari Kursi Wapres

ABATANEWS, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan menyampaikan niatnya untuk meletakkan jabatan.

Keinginan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut diutarakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perjumpaan empat mata di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi berlangsungnya agenda pertemuannya dua pimpinan negara tersebut.

“Terkait isu audiensi antara Presiden dan Wapres pagi tadi, kami mengonfirmasi kepada publik bahwa pertemuan tersebut memang benar adanya,” ungkap Prasetyo saat menggelar konferensi pers di kompleks Istana.

“Dialog berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam perbincangan itu, Pak Wapres mendiskusikan langkah untuk menyikapi dinamika politik yang mengemuka, khususnya menyangkut amar putusan di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK),” sambung Prasetyo.

Prasetyo menepis spekulasi yang menyebut Presiden menolak mentah-mentah ikhtiar pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan bahwa Kepala Negara memberikan sejumlah petunjuk dan pertimbangan strategis.

Di sisi lain, Gibran meminta ruang untuk membuktikan keabsahan berkas pendidikan yang dimilikinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Eskalasi Politik Parlemen

Langkah Gibran menyuarakan niat mundur tidak lepas dari kian derasnya tekanan politik di Senayan.

Sebanyak 50 legislator dari enam fraksi di DPR RI resmi menggolirkan pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti kontroversi kelayakan ijazah Sang Wapres pasca-keluarnya putusan badan peradilan.

Sebelumnya, MA mengetok putusan yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan setingkat SMA milik Gibran yang dipakai sebagai berkas persyaratan Pilpres 2024 tidak sah secara hukum.

Amar ini selaras dengan temuan MK yang menyebutkan tidak ditemukannya dokumen bukti kelulusan penyetaraan jenjang menengah atas atas nama Gibran dari lembaga pendidikan di Singapura maupun Australia.

Merespons putusan yudisial tersebut, DPR memanfaatkan instrumen Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.

Mekanisme ini memberi wewenang parlemen untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik yang mencakup tindak pidana berat, perbuatan tercela, hingga terpenuhinya kriteria tidak lagi memenuhi syarat jabatan.