Disdukcapil Makassar Perkuat Pemerataan Layanan Publik di Wilayah Kepulauan Sangkarrang
ABATANEWS, MAKASSAR – Upaya pemerataan layanan publik terus diperkuat Pemerintah Kota Makassar melalui program jemput bola administrasi kependudukan (adminduk) yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.
Kali ini, warga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, menjadi sasaran langsung pelayanan yang akan digelar pada Sabtu, 29 November 2025.
Program ini menjadi langkah nyata dalam menutup disparitas akses layanan antara masyarakat kepulauan dan warga daratan.
Selama bertahun-tahun, warga pulau kerap menghadapi hambatan jarak, biaya transportasi, serta waktu tempuh yang lama hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
Melalui layanan langsung di pulau, pemerintah ingin memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama dalam mengakses dokumen adminduk.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Hj. Aliyah Mustika Ilham, mendorong seluruh perangkat teknis agar tidak hanya berfokus pada pelayanan di kota, tetapi juga hadir di wilayah terluar yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
Program jemput bola menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
Kepala Disdukcapil Kota Makassar, Muh. Hatim, S.STP., M.Tr., A.P., menegaskan bahwa pendekatan pelayanan yang dekat dengan warga menjadi kunci pemerataan layanan. Menurutnya, pulau-pulau di Sangkarrang harus mendapat akses dan perhatian yang setara dengan wilayah daratan.
“Dukcapil Makassar hadir lebih dekat dan melayani. Kami ingin memastikan bahwa warga kepulauan tidak lagi menghadapi hambatan hanya untuk mengurus dokumen wajib. Pemerataan layanan adalah komitmen kami,” jelas Hatim, Jumat (28/11/2025).
Dengan menghadirkan petugas langsung ke Barrang Lompo, berbagai layanan adminduk dapat diakses tanpa warga harus menyeberang ke pusat kota. Di antaranya perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), penggantian KTP-el yang rusak maupun hilang, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), serta penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
Tak hanya itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga disediakan sebagai dukungan terhadap transformasi digital nasional. Dengan akses layanan yang lebih dekat, warga pulau dapat segera beralih ke dokumen digital yang lebih cepat, efisien, dan aman.
Hatim berharap, kehadiran layanan di Barrang Lompo tidak hanya mempercepat kepemilikan dokumen, tetapi juga membantu pemerintah memperbarui data kependudukan di wilayah kepulauan secara lebih akurat. Data yang valid menjadi unsur penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pemerataan anggaran dan kebutuhan layanan publik lainnya.
“Kami ingin memastikan semua warga, tanpa kecuali, tercatat dengan baik. Layanan ini bukan hanya untuk mempermudah, tetapi juga untuk memastikan bahwa warga kepulauan memperoleh hak administrasi yang sama seperti warga daratan,” tegasnya.
Disdukcapil Makassar juga membuka saluran informasi bagi warga yang membutuhkan panduan berkas sebelum datang ke lokasi. Warga dapat memantau informasi melalui Instagram @dukcapil.makassar atau Facebook resmi Dukcapil Makassar.
Dengan pendekatan pelayanan berbasis pemerataan, langkah Disdukcapil Makassar ini menjadi bukti bahwa layanan publik tidak boleh berpihak pada lokasi, tetapi harus hadir untuk seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil.