Denny Indrayana Sebut Ada Ketum Parpol yang Minta Rp5 T untuk Koalisi di Pilpres

ABATANEWS, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana kembali membuat ulasan tentang kondisi politik dan hukum di Indonesia.

Ulasan yang ditulisnya pada situsnya integritylawfirm.com, Denny memberi judul “Prof Mahfud, Sumber Kredibel, dan Suap Rp 5 T”,  yang diunggah pada Selasa (6/6/2023) lewat akun Twitternya.

Denny mengawali tulisannya dengan menceritakan bagaimana kedekatannya secara personal dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Lalu, ia juga kembali menyinggung soal pemberi informasi perihal isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan mengubah sistem Pemilu 2024 menjadi tertutup.

Dalam hal ini, jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kembali tak menyebut siapa namanya. Namun, dalam tulisannya ditegaskan, bila orang tersebut ialah sosok yang sangat bisa dipercaya.

“Sumber kredibel saya, Prof. Mahfud tahu. Orang yang kami hormati juga sebagai tokoh antikorupsi, juga punya integritas tak terbeli, dan kapasitas yang mumpuni. Karena itu informasi dan analisisnya soal putusan MK tentang sistem proporsional pantas dinilai kredibel, layak diperhitungkan,” tulis Denny.

Bahkan, Denny mengaku sempat berkomunikasi kembali dengan sumbernya tersebut.  “Dia masih meyakini analisis yang dia berikan valid dan benar. ‘Meskipun bisa jadi berubah, karena informasi yang Mas Denny sebarkan’ katanya,” tulis Denny menirukan ucapan sumbernya itu.

Selain itu, Denny kembali membuka isi percakapannya dengan Mahfud soal dukungan di Pilpres 2024. Meski diakui ke Mahfud bila mendukung Anies Baswedan, namun Denny sempat mendapat satu nama dari Mahfud yang dianggap pantas jadi capres.

Namun lagi-lagi, Denny tak membeberkan nama tokoh tersebut. Ia hanya mengatakan, pilpres bisa tambah menarik bila yang dijadikan cawapresnya adalah Mahfud MD.

“Sayangnya Prof. Mahfud punya arus dukungan kuat di masyarakat bawah, tapi tidak terlalu menarik pada level atas partai politik,” tulisnya lagi.

“Satu lagi, saya tidak yakin  Prof. Mahfud punya dana. Saya bisa jadi salah. Salah satu syarat menjadi paslon pilpres adalah logistik, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Ketika sang tokoh yang didukung Prof. Mahfud menyatakan tidak memilih seorang pimpinan sebagai cawapres, tapi masih membutuhkan parpolnya sebagai rekan koalisi, sang ketum menyebut angka Rp 5 (lima) triliun sebagai harga jual partainya.”

Terkahir, Denny menegaskan, dari kaca mata politiknya, pillres di Indonesia dianggapnya masih sangat transaksional.

“Salah-salah kita terjebak bukan pada presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Karena itulah, kita harus memperjuangkan sendiri daulat rakyat (demokrasi) melawan daulat duit (duitokrasi). Salah satunya dengan memastikan Mahkamah Konstitusi tidak mengebiri suara rakyat pemilih, dengan mengubah sistem proporsional terbuka, menjadi proporsional tertutup,” tutup Denny.