Demokrat Bebaskan Anggota DPRD Ikut Demo BBM: Tak Perlu Air Mata Seperti PDIP

ABATANEWS, JAKARTA — Partai Demokrat mengarahkan kadernya, termasuk Anggota DPR dan DPRD di semua tingkatan, untuk ikut merespons kebijakan pemerintah terkait menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bahkan, Partai Demokrat mengizinkan kepada seluruh kadernya, bila ingin turun ke jalan bersama rakyat untuk menolak kebijakan pemerintah itu.

“Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (6/9/2022).

Kendati demikian, Kamhar meminta kepada kader Demokrat tidak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasinya terkait penolakan atas kenaikan harga BBM. Ia tak mau, kader Demokrat menangis seperti kader PDIP saat menolak kenaikan BBM di masa lalu.

“Sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya,” papar Kamhar.

“Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai,” imbuhnya.

Menurutnya, argumentasi pemerintah soal anggaran subsidi BBM yang membebani APBN tidaklah mutlak. Katanya, banyak cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah bila benar-benar membuat kebijakan yang pro rakyat.

“Bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN. Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati,” pungkasnya.