Buka MPLS Sekolah Rakyat, Bupati Barru Tegaskan Pendidikan Jadi Kunci Putus Rantai Kemiskinan
ABATANEWS, BARRU – Berdirinya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Barru menjadi bukti nyata kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Barru, DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, hingga masyarakat dalam menghadirkan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 1 Kabupaten Barru di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Jumat (31/7/2026).
Menurut Bupati, keberhasilan Kabupaten Barru menghadirkan Sekolah Rakyat permanen bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan.
Di balik berdirinya sekolah tersebut terdapat perjuangan panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, penyediaan lahan, hingga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah yang berhasil memperoleh kesempatan membangun Sekolah Rakyat permanen dari kuota nasional yang disiapkan pemerintah pusat.
Kesempatan tersebut harus dipenuhi dengan berbagai persyaratan teknis yang tidak mudah, terutama terkait kesiapan lahan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami bersama Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan seluruh tim bekerja siang malam agar Kabupaten Barru dapat memenuhi seluruh persyaratan. Ini adalah perjuangan bersama demi menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Barru,” ungkapnya.
Salah satu tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat adalah penyediaan lahan seluas tujuh hektare.
Awalnya, Pemerintah Kabupaten Barru hanya memiliki sekitar lima hektare sehingga bersama masyarakat melakukan pembebasan lahan tambahan dua hektare agar kawasan sekolah dapat dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk sarana olahraga.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru bersama masyarakat melakukan upaya pembebasan lahan tambahan seluas dua hektare.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru bersama masyarakat melakukan upaya pembebasan lahan tambahan seluas dua hektare.
Secara khusus Bupati mengapresiasi para pemilik lahan di Desa Lawallu yang dengan ikhlas menyerahkan lahannya sebelum proses pembayaran diselesaikan pemerintah daerah.
“Ini merupakan bentuk pengorbanan luar biasa dari masyarakat. Mereka mempercayai pemerintah dan mendahulukan kepentingan pendidikan anak-anak kita. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi kekuatan besar dalam membangun Barru,” jelasnya
Ia menambahkan bahwa seluruh proses pembayaran lahan akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah sehingga seluruh hak masyarakat tetap terpenuhi.
Selain dukungan masyarakat, Bupati juga mengapresiasi dukungan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh perangkat daerah yang mengawal pembangunan Sekolah Rakyat hingga beroperasi.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PT Waskita Karya selaku pelaksana pembangunan, Tim Gugus Tugas Sekolah Rakyat, pendamping PKH, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan serta seleksi peserta didik.
Bupati menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pendampingan keluarga.
Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjamin pembinaan karakter, layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan lingkungan belajar yang layak.
Selain itu, pemerintah mengintegrasikan berbagai program sosial bagi keluarga peserta didik, seperti perbaikan rumah, peningkatan sanitasi, dan perlindungan sosial.
“Anak-anak ini tidak hanya mendapatkan sekolah yang layak. Pemerintah juga hadir mendampingi keluarganya melalui berbagai program sosial sehingga tujuan besar kita untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai,” ujarnya.
Bupati mengungkapkan, pada awalnya sebagian orang tua masih ragu menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat karena anak-anak ikut membantu ekonomi keluarga. Namun melalui pendekatan pemerintah, pendamping PKH, dan pemerintah desa, mereka akhirnya memahami pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan.
“Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi hari ini. Sekolah Rakyat hadir agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, melalui sambungan virtual menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dalam empat gelombang.
Pada hari yang sama, sebanyak 65 Sekolah Rakyat memulai MPLS gelombang kedua. Menurutnya, pelaksanaan bertahap merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan.
Menteri Sosial menegaskan bahwa MPLS harus berlangsung ramah anak serta bebas dari perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik.
Ia menambahkan, MPLS juga dimanfaatkan untuk memetakan kondisi kesehatan, psikologis, dan kebutuhan belajar siswa sebagai dasar penyusunan layanan pendidikan yang sesuai.
Dalam pembentukan karakter, siswa akan didampingi Taruna TNI dan Polri sebagai kakak pembimbing untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan semangat kebersamaan.
Kepada para orang tua, Menteri Sosial mengajak untuk memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada anak-anak selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.Ia menegaskan bahwa orang tua tetap dapat bertemu dan mengunjungi anak-anaknya kapan pun.
“Orang tua tidak dihalangi mengunjungi anaknya kapan saja, karena Sekolah Rakyat bukan tempat pengasingan, tetapi tempat penitipan anak untuk masa depan mereka. Karena itu, ikhlaskan anak-anaknya belajar di Sekolah Rakyat,” tegasnya