Bone Selatan Masuk 32 Daerah Prioritas Pemekaran Nasional

​ABATANEWS, BONE – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Taufan Pawe, memastikan bahwa usulan pemekaran Kabupaten Bone Selatan menjadi salah satu dari 32 daerah yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan bahwa dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pencabutan moratorium pemekaran daerah telah rampung dan kini berada di meja Presiden menunggu persetujuan.

​Pernyataan tersebut disampaikan Taufan Pawe saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang dipusatkan di Kabupaten Bone, pada Minggu, 16 November 2025.
​
​Taufan Pawe menjelaskan bahwa aspirasi pemekaran Bone Selatan telah melewati tahap pembahasan mendalam di Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​Menurutnya, dari 374 usulan pemekaran daerah yang masuk, Bone Selatan termasuk di antara 32 daerah yang dianggap paling memenuhi syarat dan layak untuk diprioritaskan anggarannya

​“Dari 374 usulan pemekaran, alhamdulillah Komisi II dan Kemendagri sepakat bahwa Bone Selatan termasuk 32 yang paling layak diprioritaskan,” ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.

​Lebih lanjut, mantan Wali Kota Parepare dua periode ini mengungkapkan progres di tingkat legislatif dan eksekutif. Komisi II DPR RI telah merampungkan dua draf RPP yang substansinya mencabut moratorium pemekaran daerah yang telah berlaku sejak tahun 2014.

​“Kabar yang saya terima, dua RPP tentang pencabutan moratorium itu sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto,” kata Taufan.

​Ia menegaskan, apabila RPP tersebut disahkan, Komisi II DPR RI akan mendorong penuh agar pemekaran Bone Selatan segera diwujudkan, mengingat aspirasi ini telah lama dinantikan oleh masyarakat.

*​Proyeksi Peningkatan PDRB dan Dukungan Tokoh*

​Taufan Pawe juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari pemekaran daerah tersebut. Ia yakin, pemekaran Bone Selatan akan memicu pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperbaiki pelayanan publik dan infrastruktur pemerintahan.
​Ia turut menyinggung pentingnya dukungan dari tokoh nasional asal Bone, Nurdin Halid, yang menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

​“Jika pemekaran terwujud, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bone akan terkendali dan meningkat. Ini bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Taufan Pawe.