Bawaslu Sulsel Ungkap Kasus Pidana Pemilu 2024 Terjadi di 9 Daerah, Potensi Dipenjara

ABATANEWS, MAKASSAR — Bawaslu Sulsel menyampaikan ada kasus dugaan potensi pidana di 9 kabupaten/kota. Kasus ini ialah hasil dari pengawasan yang dilakukan pada hari pencoblosan, 14 Februari 2024 lalu.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan kesembilan daerah dugaan potensi pidana itu diantaranya ialah Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Pangkep, Sidrap, Sinjai, Luwu, Wajo dan Bone.

“Kami menemukan ada tiga jenis dugaan pelanggaran yang berpotensi pidana di sejumlah daerah ini, diantaranya ialah pasal 510, pasal 516, pasal 523 dan pasal 533 (pada UU Pemilu),” kata Saiful dalam sesi konferensi pers di Hotel D’Maleo Makassar pada Ahad (18/02/2024).

Ketiga pasal yang dimaksud berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu, yakni Pasal 510 bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Pasal 516 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih dapat dikenakan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta rupiah.

Pasal 523, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu.

Lalu Pasal 533, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali.

“Di Palopo, Sidrap, Pangkep, Luwu dan Bone masuk pasal 516, yakni dugaan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu TPS atau di TPS lain,” ujarnya.

Kordiv Humas dan Datin Bawaslu Sulsel, Alamsyah menambahkan kasus di Makassar, ada tiga laporan dugaan dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

“Kasus ini sama dengan di Luwu Timur dan Sidrap yakni pasal 510,” ungkapnya. Kasus ini diancam dengan kurangan paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta.

Alamsyah menuturkan, pihaknya sementara menelusuri dugaan pelaku yang dimaksud di setiap daerah. “Masa prosesnya ialah 7 hari dan tambahan waktu 7 hari,” jelasnya.