Arah Ekonomi Tahun 2022 Belum Pasti, Kemenkeu Paparkan 5 Kebijakan Fiskal

ABATANEWS, JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut ada lima hal yang menjadi arah kebijakan fiskal 2022. Kebijakan tersebut sebagai langkah untuk menghadapi ketidakpastian arah perekonomian di Indonesia di tahun ini.

Untuk yang pertama, yakni akselerasi penanganan Covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery. Misalnya, menyukseskan program vaksinasi, protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan obat-obatan.

“Kesehatan tetap menjadi kolom pertama. Kita tahu itu adalah necessary condition,” ungkap Febrio dalam Taklimat Media Tanya BKF secara daring, Rabu kemarin.

Kedua, menjaga resiliensi, survival, dan akselerasi pemulihan melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM. Hal ini dilakukan dengan pemberian Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, dan insentif dunia usaha.

Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing dan kapasitas produksi melalui SDM unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal. Kemudian merlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi struktural.

Keempat, reformasi fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, spending better, dan inovasi pembiayaan. “Kita perbaiki belanja kita, kita perbaiki perpajakan kita dengan undang-undang, lalu kita perbaiki juga pembiayaan kita,” imbuh Febrio.

Kelima, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023. Namun penting mengoptimalisasi reformasi struktural, keberhasilan reformasi fiskal, dan menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian/Lembaga.

“Arahnya nanti menuju bukan hanya kita akan semakin kredibel menuju konsolidasi fiskal 3% atau kurang tapi kita juga ingin recovery itu berkualitas,” pungkas Febrio.