Andi Ina Kartika Sari Bahas Potensi Gerakan Tanah Mattirowalie dalam Lokakarya Mitigasi Bencana

Andi Ina Kartika Sari Bahas Potensi Gerakan Tanah Mattirowalie dalam Lokakarya Mitigasi Bencana

ABATANEWS, BARRU — Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmen dalam mengantisipasi potensi bencana melalui Lokakarya Akhir Kajian Potensi Bencana Gerakan Tanah di Dusun Lapaddare, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kamis 27 November 2025. Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari membuka kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Lokakarya ini menjadi tindak lanjut atas kajian akademik yang dilakukan tim Universitas Hasanuddin Makassar. Kajian tersebut memetakan potensi gerakan tanah di wilayah Mattirowalie yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan kajian ini. Ia menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana menjadi prioritas pemerintah bersama Wakil Bupati Abustan A Bintang.

“Ini adalah komitmen kami bersama Wakil Bupati untuk memastikan seluruh persoalan kemanusiaan mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Apa pun yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat menjadi prioritas kami dalam menjalankan amanah selama lima tahun ke depan,” ujar Bupati.

Ia mengingat kejadian bencana pada akhir 2024 yang meninggalkan duka bagi masyarakat. Saat itu dirinya belum dapat mengambil kebijakan karena masih menunggu penetapan hasil Pilkada. Setelah dilantik, ia memastikan langkah perbaikan dan keselamatan warga menjadi agenda utama pemerintah daerah.

Bupati menegaskan bahwa hasil kajian ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, termasuk kemungkinan relokasi warga yang tinggal di zona rawan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunda penanganan potensi bencana.

“Setiap potensi bencana adalah peringatan bagi pemerintah untuk mengambil langkah. Jika keputusan relokasi harus ditempuh, pemerintah memastikan hak masyarakat tetap terlindungi,” katanya.

Ia menyebut pengambilan kebijakan memerlukan kajian teknis serta dukungan masyarakat dan DPRD. Bupati mendorong seluruh pihak untuk bersatu menghadapi persoalan kemanusiaan ini.

Berita Terkait
Baca Juga