500 Warga Sulsel Tercatat Sebagai Pekerja Migran Gelap Tahun 2023, Terbanyak dari Bulukumba
ABATANEWS, MAKASSAR — Pemprov Sulsel bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen untuk melindungi pekerja dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hal itu ditandai dengan diskusi publik yang diselenggarakan BP2MI dengan tema “Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia” bersama anggota DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, di Hotel The Rinra Makassar, Jumat (26/12/2024)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah perdagangan orang. Bahkan ada sejumlah pelaku yang sudah ditangkap.
“Kami sangat mendukung, kami dengan Polda selaku ketua satgas TPPO intens koordinasi, banyak oknum sindikat ditangkap dan tersangkakan,” kata Ardiles kepada wartawan, Jumat 26/1/2024).
Selain itu, Pemprov Sulsel juga intens berkomunikasi dengan 24 kabupaten kota agar terus bersinergi dan pemberian sertifikat untuk pekerja bisa dipermudah.
“Kolaborasi intens penempatan kami dari Pemprov membentuk layanan terpadu satu atap bersinergi seluruh kabupaten kota menyangkut administrasi PMI lebih permudah, harus mempunyai sertifikat kompetensi,” jelasnya.
Ardiles menambahkan, stakeholder terkait juga melakukan pengawasan di pintu-pintu keluar sehingga meminimalisir pekerja migran lolos ke luar negeri.
“Kami bersama Polda imigrasi angkasa pura Pelindo bersatu melakukan pengawasan pintu keluar, di Barru sudah koordinasi dengan Polda,” terangnya.
Lebih lanjut Ardiles mengungkapkan sepanjang 2023 pihaknya telah menyelamatkan 500 warga Sulsel yang tercatat sebagai migran gelap di luar negeri. Sementara 326 warga Sulsel berhasil dikirim ke luar negeri sebagai pekerja migran yang bersertifikat.
“Tahun 2023, memulangkan 500 PMI warga Sulsel yang ada di luar, yang paling banyak di Malaysia, akses paling mudah lewat sana Nunukan. Bulukumba Jeneponto Bantaeng Sinjai Bone pinrang, Bulukumba paling banyak,” ungkapnya.
Warga tersebut tersebar di 8 Kabupaten yang ada di Sulsel. Paling banyak berasal dari Kabupaten Bulukumba.
“Kami di Sulsel akui ada 8 Kabupaten Kota kita kantong PMI non prosedural, menyikapi hal itu, Pemprov Sulsel bekerjasama (pemeritahan) Nunukan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, praktik pekerja migran ilegal masih banyak terjadi.
“Negara ini terlalu lama lalai abai dalam melihat ada persoalan serius, bahwa negara tidak baik-baik saja dalam artian begitu praktek penempatan ilegal oleh mafia masih terus terjadi,” jelasnya.
Benny mengungkapkan 110.641 pekerja yang dideportasi dari negara mereka bekerja. 2.597 kembali ke tanah air dalam keadaan meninggal.
“Itu artinya 2 atau 3 peti jenazah setiap hari masuk melalui bandara dan pelabuhan atau lintas batas negara,” urai Benny.
Sementara, 3672 anak-anak bangsa yang kembali dalam keadaan sakit, sakit fisik depresi ringan, depresi berat dan juga hilang ingatan.
“Empati dan kepedulian atas situasi tragedi harus kita hentikan. Komitmen kita bersama ada kunci menangani itu semua,” pungkasnya.