2 Desa di Luwu Utara jadi Pilot Project Program ACTIVE 

2 Desa di Luwu Utara jadi Pilot Project Program ACTIVE 

ABATANEWS, LUTRA – Sebanyak 2 desa di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menjadi pilot project program Agroforestry Cocoa Towards Income, Value, and Environmental Sustainability atau ACTIVE. Keduanya adalah Desa Buntu Terpedo dan Desa Malimbu, di Kecamatan Sabbang Lutra, Provinsi Sulsel.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menjelaskan program ini merupakan kolaborasi PT Mars Symbioscience dan bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Institute for Development Impact (I4DI). Serta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menjadikan Kabupaten Lutra sebagai satu dari tiga mitra Pemerintah Daerah.

“Besar harapan saya dengan Program ACTIVE dapat mentransformasi praktik kakao saat ini dalam menjawab kebutuhan di masa depan. Ada upaya komprehensif yang dirancang untuk mengatasi hambatan yang umumnya dihadapi oleh petani kakao untuk mencapai pendapatan hidup layak,” kata Indah Putri Indriani beberapa waktu lalu.

Melalui program ACTIVE, lanjut bupati perempuan pertama di Sulsel. Diharapkan, program ini dapat bersinergi dengan semua pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah, tapi juga di tingkat petani, industri, universitas, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Supaya, bisa mempromosikan praktik agroforestri kakao sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan mata pencaharian petani. Sebab dari data, 47,02% PDRB disumbang dari sektor pertanian yang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

Dari 47,02% tersebut, 22% disumbang subsektor perkebunan termasuk kakao. Selain itu tantangan ke depan tidoak hanya dalam hal produksi tapi juga kompleksitas pemasaran, memenuhi permintaan pasar global, serta pelibatan petani ke dalam rantai nilai berkelanjutan dan kemitraan bisnis.

“Untuk dapat mewujudkannya, tentunya dibutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung dan berkomitmen dalam upaya mengembalikan kejayaan Kakao di Luwu Utara,” terangnya.

Bupati yang karib disapa IDP ini juga memaparkan, berbagai permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan kakao lestari perlu diurai dengan mendengarkan para pelaku kakao di Luwu Utara.

Berbagai hambatan pengembangan yang telah teridentifikasi saat ini antara lain terkait daya dukung lahan yang terus menurun, adanya area kakao yang terdampak banjir. Kemudian meningkatnya serangan hama penyakit pada kakao, adanya luasan kakao yang sudah tua dan tidak produktif, kurangnya modal petani.

Bahkan, tterbatasnya keahlian serta adopsi teknologi oleh petani (SDM), keterkaitan hulu-hilir, dan persoalan kelembagaan kakao yang lain. Namun, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis dan melalui diimplementasi program dan kegiatan terkait.

“Namun demikian perlu adanya berbagai penajaman dan inovasi yang perlu diuji dan diidentifikasi pendekatan mana yang paling efektif untuk membantu petani mencapai pendapatan hidup yang berkelanjutan dan mewujudkan ekosistem kakao yang lebih beragam yang bersifat mengatasi penyebab masalah sehingga pada tahapan implementasinya akan lebih mengarah sesuai dengan kebutuhan,” harap IDP.

Sementara itu Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu mengatakan program ACTIVE bukan milik perseorangan, tapi milik dan kolaborasi bersama.

“Bagaimana kita bisa memastikan program ini berjalan dengan baik salah satunya dengan mengenal lebih dalam seperti apa program ACTIVE. Kami di Bappenas juga tentu membuka diri jika ada hal yang ingin ditanyakan untuk segera dikoordinasikan. Sebab program ini adalah kolaborasi dan kita berharap tujuannya bisa tercapai sesuai harapan bersama,” tuturnya.

Senada, Donald dari USAID mengatakan pihaknya sangat senang bermitra dengan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah untuk memperkuat ketahanan ekosistem. Ia memandang workshop atau sosialisasi yang dilaksanakan hari ini sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

Berita Terkait
Baca Juga